Uu no 5 tahun 1997 tentang narkotika pdf filesian

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat. Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan pengetahuan hukum penanaman modal di indonesia pasar modal, asing, dalam negeri. Analisis penerapan pasal 31 undangundang no 24 tahun 2009. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang n a r k o t i k a bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Mencuatnya pandangan bahwa regulasi yang ada saat itu dinilai sudah tidak memadai lagi merupakan titik awal dilakukannya peninjauan kembali terhadap uu no. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Aspek yuridis undangundang jabatan notaris nomor 30 tahun. Mengingat bahwa hubungan kerja antara ibu dengan pemberi kerja adalah berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu pkwt dengan adanya jangka waktu tertentu, dapat diinformasikan sebagaimana diatur dalam pasal 62 undangundang no. Konvensi tunggal narkotika 1961 dengan undangundang nomor 8 tahun 1976 dan konvensi psikotropika 1971, dengan undangundang nomor 8 tahun 1996, serta membentuk undangundang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Kuningan, local government districts declared as a conservation district. The writer also can apply the knowledge heshe learned in the university. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu pkwt lembaga.

Uu narkotika dan psikotropika informasi hukum indonesia. Sedangkan, menurut pasal 1 angka 1 undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika uu 5 1997, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar1945 2. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang. Aspek yuridis undangundang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 jo uu nomor 2 tahun 2014 terhadap kinerja notaris. Published 2009 by undangundang narkotika dan spikotropika tahun 2009 in.

Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1997. Undangundang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya lembaran negara republik. Download undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Serahkan tindasan lembar kedua bilyet deposito rp 300 jt 9. Anggota dewan komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan. Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 uu 1997 5 1997 portal terkait. Kuningan district government coordination and cooperation with regard to conservation, namely. Implementation of laws number 9 year 1998 about freedom to suggest the opinion in front of general in region of sragen. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. That based on the considerations as referred to in points a, b, c and d above, an act on state treasury should be established. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Understanding and embracing the new dispensation in. Undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan. Serahkan bilyet deposito rp 30m dan lembar kedua aplikasi pemindahbukuan dan pembukaan deposito 10. N, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 15 januari 2014, yang di dalamnya tercakup pula pengaturan pengawasan terhadap kinerja notaris yang dilakukan oleh menteri hukum dan ham r. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Undangundang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu no 7 th 1997 ttg pengesahan konvensi pbb ttg pemberantasan peredaran gelap narkotika dan.

Undang undang nomor 8tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika. Anggota dewan komisioner atau seseorang yang pernah menjabat sebagai anggota dewan komisioner, pejabat atau pegawai ojk dilarang menggunakan atau. Psikotropika tidak sama dengan narkotika, hal tersebut sesuai dengan isi pasal 1 angka 1 uu no. N, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 15 januari 2014, yang di dalamnya. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2002. Undangundang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan convention on psychotropic substances 1971 konvensi psikotropika 1971 lembaran negara tahun 1996 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3657. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Download undangundang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Namun undangundang tentang psikotropika hingga saat ini masih tetap diatur dalam undang undang nomor 5 tahun 1997, dan belum ada gantinya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Pmk no 76 tahun 2016 tentang pedoman inacbg dalam pelaksanaan jkn. First, they policymakers need to understand how awareness of water conservation can help solve water shortage problems while providing economic and social benefits, making environmental regulations that support conservation.